Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Menkes Sebut Defisit BPJS Kesehatan Bisa Ditekan dengan Cara Ini

image-gnews
Menteri Kesehatan Nila Moeloek menyampaikan pemaparan saat Indonesian Tuberculosis International Meeting,  di Surabaya, Jawa Timur, Sabtu 6 April 2019. Pertemuan itu mengangkat tema A Joined Force To Bring TB Down, Recent Development in The Diagnosis and Management of Tuberculosis. ANTARA FOTO/Didik Suhartono
Menteri Kesehatan Nila Moeloek menyampaikan pemaparan saat Indonesian Tuberculosis International Meeting, di Surabaya, Jawa Timur, Sabtu 6 April 2019. Pertemuan itu mengangkat tema A Joined Force To Bring TB Down, Recent Development in The Diagnosis and Management of Tuberculosis. ANTARA FOTO/Didik Suhartono
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Kesehatan Nila Djuwita Farid Moeloek menyatakan salah satu cara yang bisa mengurangi defisit Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan atau BPJS Kesehatan adalah perilaku serta lingkungan yang sehat.

"BPJS Kesehatan itu mengalami defisit karena banyak orang tidak sehat. Coba perilakunya dan lingkungannya sehat, maka tidak akan sakit," ujar Nila usai penyerahan penghargaan kepada kepala daerah yang berhasil menjalankan program sanitasi total berbasis masyarakat (STBM) di Jakarta, Rabu, 2 Oktober 2019.

Ia mencontohkan, lingkungan yang kotor akan menyebabkan banyak yang sakit. Untuk itu, menurut Nila, menjaga kualitas lingkungan agar kualitas kesehatan semakin membaik menjadi sangat penting. 

"Kalau kita tidak sehat, maka penyakit akan terjadi terus. Oleh karena itu, penting mengubah perilaku kita," ujar dia. Ia juga mendorong agar masyarakat mengerti pentingnya perilaku hidup sehat, bukan sekadar naiknya iuran BPJS Kesehatan.

Kesadaran masyarakat akan kesehatan, kata Nila, pun harus terus dibangun. Pasalnya, kondisi yang ada saat ini sudah sangat memprihatinkan.

Nila mengambil contoh, masyarakat yang tak sadar akan pentingnya menjaga kesehatan dan lingkungan sehat bisa terkena penyakit dan harus melakukan pengobatan cuci darah yang butuh biaya besar. Saat ini biaya cuci darah sekitar Rp 700.000 hingga Rp 1.000.000 dan itu semua ditanggung oleh BPJS Kesehatan.

"Sekarang iurannya hanya Rp 25.000, cuci darah harganya sekitar Rp700.000. Maka ada sekitar 30 orang yang menanggungnya. Seharusnya hal itu tidak benar, maka perilaku harus diubah," ucap Nila.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Sektor Manufaktur Masih Ekspansif dan Inflasi Terkendali

2 hari lalu

Febrio N Kacaribu. Feb.ui.ac.id
Sektor Manufaktur Masih Ekspansif dan Inflasi Terkendali

Sektor manufaktur tunjukan tren kinerja ekspansif seiring Ramadhan dan Idul Fitri 2024. Sementara itu, inflasi masih terkendali.


Disebut Tukang Palak Berseragam, Berapa Pendapatan Pegawai Bea Cukai?

4 hari lalu

Ilustrasi petugas Bea Cukai. Instagram/Beacukairi
Disebut Tukang Palak Berseragam, Berapa Pendapatan Pegawai Bea Cukai?

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sedang menjadi sorotan publik karena sejumlah kasus dan disebut tukang palak. Berapa pendapatan pegawai Bea Cukai?


Program JKN Bisa Layani Pengobatan dengan KTP

5 hari lalu

Program JKN Bisa Layani Pengobatan dengan KTP

Salah satu kemudahan yang diberikan saat ini adalah peserta JKN aktif dapat berobat hanya dengan menunjukan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tertera di Kartu Tanda Penduduk (KTP).


Aplikasi Mobile JKN Mudahkan Masyarakat Jalani Pengobatan

5 hari lalu

Aplikasi Mobile JKN Mudahkan Masyarakat Jalani Pengobatan

Kehadiran aplikasi Mobile JKN kemudahan layanan kesehatan bagi peserta JKN


Harga Minyak Dunia Naik, Sri Mulyani Bisa Tambah Anggaran Subsidi

9 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani TEMPO/Tony Hartawan
Harga Minyak Dunia Naik, Sri Mulyani Bisa Tambah Anggaran Subsidi

Menteri Keuangan Sri Mulyani bisa melakukan penyesuaian anggaran subsidi mengikuti perkembangan lonjakan harga minyak dunia.


Pemerintah Raup Rp 5,925 Triliun dari Lelang SBSN Tambahan

10 hari lalu

Ilustrasi investasi. pixabay
Pemerintah Raup Rp 5,925 Triliun dari Lelang SBSN Tambahan

Pemerintah meraup Rp 5,925 triliun dari pelelangan tujuh seri SBSN tambahan.


Kemenkeu Antisipasi Dampak Penguatan Dolar terhadap Neraca Perdagangan

11 hari lalu

Karyawan menunjukkan uang pecahan 100 dolar Amerika di penukaran mata uang asing di Jakarta, Selasa 16 April 2024, Nilai tukar rupiah tercatat melemah hingga menembus level Rp16.200 per dolar Amerika Serikat (AS) setelah libur Lebaran 2024. Kepala Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas Bank Indonesia (BI) Edi Susianto menyampaikan bahwa pelemahan nilai tukar rupiah terjadi seiring dengan adanya sejumlah perkembangan global saat libur Lebaran. TEMPO/Tony Hartawan
Kemenkeu Antisipasi Dampak Penguatan Dolar terhadap Neraca Perdagangan

Kementerian Keuangan antisipasi dampak penguatan dolar terhadap neraca perdagangan Indonesia.


Di Washington DC, Sri Mulyani Beberkan soal Bonus Demografi Muda hingga Reformasi Kesehatan

14 hari lalu

Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati memberikan pemaparan pada sebuah panel bertajuk
Di Washington DC, Sri Mulyani Beberkan soal Bonus Demografi Muda hingga Reformasi Kesehatan

Sri Mulyani menekankan pentingnya peningkatan kualitas SDM, baik pada bidang pendidikan maupun kesehatan sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi nasional.


Pengamat Sebut Indonesia Terancam Twin Deficit, Apa Itu?

17 hari lalu

Aktivitas bongkar muat peti kemas di Pelabuhan Tanjung, Priok, Jakarta, Senin, 15 Januari 2024. Namun nilai ekspor mengalami penurunan secara tahunan. Tempo/Tony Hartawan
Pengamat Sebut Indonesia Terancam Twin Deficit, Apa Itu?

Indonesia berisiko menghadapi kondisi 'twin deficit' seiring dengan menurunnya surplus neraca perdagangan.


Pemerintah Sepakat Jaga Defisit Anggaran 2025 3 Persen, Apindo: Penyusunan RAPBN Mesti Displin

23 hari lalu

Shinta Widjaja Kamdani, CEO Sintesa Group.
Pemerintah Sepakat Jaga Defisit Anggaran 2025 3 Persen, Apindo: Penyusunan RAPBN Mesti Displin

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani menanggapi soal keputusan pemerintah menjaga defisit APBN 2025 di bawah 3 persen.